Dugaan PETI BBS Sawahlunto Jadi Sorotan, Warga Sebut Nama AB Kumis dalam Informasi yang Beredar, Aparat Didesak Telusuri Semua Fakta
Video yang diterima redaksi memperlihatkan deretan tabung gelondongan yang diduga digunakan untuk mengolah material tambang emas. Jumlahnya disebut-sebut mencapai ratusan bahkan diduga ribuan unit yang tersebar di sejumlah titik dalam kawasan tersebut.
Kemunculan video itu memunculkan satu pertanyaan besar di tengah masyarakat: bagaimana aktivitas yang disebut berlangsung dalam skala masif tersebut dapat berjalan tanpa diketahui atau tanpa adanya tindakan hukum yang terlihat secara terbuka oleh publik?
Sejumlah warga yang ditemui mengaku terkejut melihat besarnya aktivitas yang terekam dalam video tersebut. Mereka menilai operasi dengan jumlah gelondongan sebanyak itu tentu bukan kegiatan kecil yang dapat berlangsung dalam waktu singkat.
"Kalau memang sebanyak itu, tentu bukan aktivitas yang baru satu atau dua hari berjalan. Ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya," ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Informasi yang berkembang menyebutkan video tersebut direkam dalam waktu yang relatif dekat. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak berwenang mengenai kondisi terkini lokasi, status aktivitas tersebut, maupun hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan.
Selain persoalan legalitas tambang, perhatian masyarakat juga tertuju pada dugaan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses pengolahan material emas. Sejumlah sumber menyebut adanya dugaan penggunaan merkuri, sianida, serta bahan kimia lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Apabila dugaan tersebut terbukti, maka ancamannya tidak hanya sebatas kerusakan lahan. Pencemaran sumber air, rusaknya ekosistem, hingga risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar dapat menjadi konsekuensi jangka panjang yang harus ditanggung bersama.
Kekhawatiran inilah yang membuat masyarakat mendesak adanya investigasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas yang berlangsung di kawasan Balai Batu Sandaran.
Di tengah derasnya informasi yang berkembang, nama AB Kumis turut menjadi bahan perbincangan masyarakat. Namun hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh dokumen resmi, hasil penyelidikan, maupun keterangan aparat penegak hukum yang dapat mengonfirmasi keterkaitan pihak tersebut dengan aktivitas yang menjadi sorotan publik.
Karena itu, penyebutan nama tersebut semata-mata merupakan bagian dari informasi yang berkembang di tengah masyarakat dan bukan merupakan kesimpulan ataupun pernyataan mengenai keterlibatan pihak mana pun.
Prinsip praduga tak bersalah wajib dikedepankan. Setiap pihak yang namanya disebut dalam berbagai informasi yang beredar memiliki hak yang sama untuk memberikan klarifikasi, bantahan, maupun penjelasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Publik kini menanti langkah konkret aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta sebenarnya di lapangan. Transparansi dianggap menjadi kebutuhan mendesak guna mengakhiri berbagai spekulasi yang terus berkembang.
Secara hukum, kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sementara apabila ditemukan unsur pencemaran lingkungan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diterapkan sesuai hasil penyelidikan dan pembuktian.
Sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik, media ini terus menghimpun dokumentasi, data lapangan, serta keterangan dari berbagai sumber terkait dugaan aktivitas PETI di Balai Batu Sandaran. Seluruh informasi akan diverifikasi secara berimbang sesuai kaidah jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik.
Hasil investigasi, dokumentasi lapangan, serta berbagai informasi yang telah dihimpun juga akan disampaikan kepada Kapolda Sumatera Barat dan pihak terkait di Mabes Polri sebagai bahan informasi dan perhatian sesuai kewenangan masing-masing.
Persoalan PETI bukan semata-mata menyangkut pelanggaran hukum pertambangan. Di dalamnya terdapat persoalan lingkungan hidup, keselamatan masyarakat, serta masa depan generasi yang berhak menikmati sumber daya alam secara berkelanjutan.
Masyarakat berharap seluruh fakta yang berkaitan dengan dugaan aktivitas PETI di Balai Batu Sandaran dapat dibuka secara terang-benderang. Penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan diyakini menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan yang selama ini menggantung di tengah publik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait mengenai hasil penelusuran terhadap dugaan aktivitas PETI di Balai Batu Sandaran, Dusun Gunung, Kota Sawahlunto.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
TIM INVESTIGASI
