Video Dugaan Pengisian BBM Berulang di SPBU 24-251-525 Jalan Bypass Aia Pacah, Koto Tangah, Kota Padang, Minta Klarifikasi Pengelola dan Pihak Berwenang
PADANG | Sebuah rekaman video amatir yang beredar luas di media sosial memperlihatkan aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU 24-251-525 yang berlokasi di Jalan Bypass Aia Pacah, Kelurahan Aia Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, yang menuai perhatian masyarakat. Dalam video tersebut, terlihat situasi di area pengisian BBM pada malam hari yang kemudian disertai dugaan adanya kendaraan tertentu melakukan pengisian secara berulang, sebagaimana narasi yang disampaikan perekam, Kamis, 26 Juni 2026.
Informasi yang beredar menyebutkan, suara dalam rekaman mempertanyakan aktivitas kendaraan yang disebut bolak-balik melakukan pengisian BBM. Pernyataan dalam video menggunakan bahasa Minang dengan dugaan bahwa kendaraan tersebut melakukan pengisian lebih dari satu kali, sehingga memunculkan tanda tanya publik mengenai kepatuhan terhadap aturan distribusi BBM bersubsidi.
Dari penelusuran terhadap rekaman yang beredar, lokasi yang disebut adalah SPBU 24-251-525 di Jalan Bypass Aia Pacah, Kelurahan Aia Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Namun, video tersebut belum dapat memastikan secara penuh apakah benar terjadi pelanggaran aturan atau hanya aktivitas pelayanan normal yang memiliki alasan tertentu.
Meski demikian, munculnya dugaan tersebut menjadi sorotan karena distribusi BBM bersubsidi memiliki aturan ketat agar tepat sasaran. Pemerintah bersama pihak terkait selama ini menegaskan bahwa BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
Aturan mengenai penyaluran BBM bersubsidi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah diubah. Penyaluran BBM tertentu dan BBM khusus penugasan wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Apabila terbukti terdapat penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi tanpa izin, maka dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Dalam aturan tersebut, pelanggaran terkait penyalahgunaan BBM dapat dikenakan ancaman pidana dan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan distribusi energi bersubsidi menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum.
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pengelola SPBU 24-251-525 Jalan Bypass Aia Pacah, Kelurahan Aia Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, maupun pihak terkait mengenai kebenaran dugaan dalam video tersebut. Klarifikasi resmi diperlukan agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan kesimpulan sepihak di tengah masyarakat.
Pengawasan terhadap SPBU menjadi bagian penting dalam menjaga agar BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Sistem digitalisasi pembelian BBM yang diterapkan pemerintah juga bertujuan mencatat transaksi dan mencegah adanya penyalahgunaan.
Masyarakat berharap pihak berwenang dapat melakukan pengecekan apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui rekaman CCTV, data transaksi, hingga sistem pencatatan penyaluran BBM yang tersedia di SPBU bersangkutan.
Kasus seperti ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan pengawasan distribusi energi bersubsidi harus terus diperkuat. Setiap laporan atau informasi dari masyarakat perlu ditindaklanjuti secara profesional dengan mengedepankan fakta dan bukti.
Redaksi menegaskan, pemberitaan ini merupakan informasi awal berdasarkan video dan narasi yang beredar di masyarakat. Redaksi membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi kepada pihak SPBU 24-251-525 Jalan Bypass Aia Pacah, Kelurahan Aia Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, maupun pihak terkait sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Apabila terdapat fakta tambahan atau penjelasan resmi dari pihak terkait, redaksi siap memuatnya sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. Investigasi lanjutan akan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
Publik kini menunggu kejelasan atas dugaan tersebut, apakah hanya kesalahpahaman di lapangan atau terdapat persoalan dalam mekanisme penyaluran BBM bersubsidi. Jawaban resmi dari pihak berwenang menjadi kunci untuk membuka fakta sebenarnya.
Setiap dugaan pelanggaran distribusi BBM bersubsidi merupakan persoalan kepentingan publik. Redaksi mendukung pengawasan bersama agar energi bersubsidi tepat sasaran, namun tetap menjunjung tinggi prinsip jurnalistik, verifikasi fakta, dan hak setiap pihak untuk memberikan klarifikasi.
TIM INVESTIGASI
